Belakangan ini, sejumlah pihak/media berusaha membangun/merekonstruksi
gambaran tentang penyerangan FPI atas Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan
Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan cara manupulatif. Gambaran yang
dibangun adalah:

1. FPI memang melakukan kekerasan tetapi itu terjadi karena diprovokasi
oleh AKKBB yang secara demonstratif menantang umat Islam.
2. FPI memang melakukan kekerasan fisik tetapi sebenarnya yang selama ini
terjadi adalah kekerasan verbal oleh kalangan AKKBB yang menguasai media.
3. FPI memang melakukan kekerasan tapi ini terjadi karena akar masalahnya
tidak kunjung terselesaikan, yakni soal Ahmadiyah.

Gambaran semacam itu manipulatif dan dapat menyesatkan cara pandang umum
tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa gambaran manipulatif itu
dibangun oleh tokoh dan media yang menyebut dirinya ‘Islam’ menjadi
penting karena terkesan bahwa dengan demikian, dalam Islam berbohong demi
tujuan adalah suatu hal yang dibenarkan.

Penjelasan saya soal manipulasi itu adalah sebagai berikut:

Pertama, apa yang dilakukan AKKBB dengan membuat iklan satu halaman penuh
di berbagai media plus unjuk rasa di Monas memang demonstratif untuk
menandingi apa yang dipercaya sebagai gelombang besar gerakan radikalisme
Islam. Tentu saja pernyataan sikap itu harus dinyatakan secara mencolok
karena yang ditentang adalah kekuatan besar yang melibatkan tak kurang
dari Majelis Ulama Indonesia, FPI, FUI, GUUI, HTI, dan lain-lain. Jangan
lupakan di sejumlah daerah, tindakan anarkis terhadap Ahmadiyah sudah
terjadi. Jangan lupa pula, MUI dan kawan-kawan sedang terus mendesak
pemetintah untuk segera mengeluarkan SKB pembubaran Ahmadiyah yang menurut
sejumlah ahli hukum sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam struktur hukum
ketatanegaaan kita.

Jadi, sikap demonstratif AKKBB adalah sikap yang memang sengaja dilakukan
untuk mencegah penindasan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan –
sesuatu yang memang menjadi alasan pendirian AKKBB. Aliansi ini percaya
bahwa mereka harus bersuara keras karena lawannya memang besar. ernyataan
sikap semacam itu tentu saja tidak bisa dibaca sebagai ‘provokasi’ untuk
mengundang pihak lain melakukan tindakan brutal.

Kedua, penggunaan istilah kekerasan verbal oleh AKKBB tentu saja
manipulatif karena yang selama ini menggunakan kekerasan verbal adalah
justru MUI, FPI dan kawan-kawan. Bukankah selama istilah yang digunakan
untuk merujuk pada mereka yang dianggap berpikiran liberal dan pluralis
adalah: ”SEPILIS”, Jaringan Iblis Laknatullah, Budak Kafir, Antek Yahudi,
Antek Amerika, Sesat dan Menyesatkan, Murtad, Halal Darahnya, dst?
Kekerasan verbal apa lagi yang bisa lebih buruk dari itu? Pernahkah
kawan-kawan AKKBB menggunakan istilah serupa?

Gambaran bahwa AKKB itu menguasai media juga jauh dari kebenaran.
Pengamatan sederhana menunjukan bahwa dalam perdebatan pro dan anti
Ahmadiyah saja sudah terlhat bagaimana media mainstream menghindar dari
pembelaan terhadap Ahmadiyah, karena takut pada FPI dkk atau karena
sejumlah awak redaksi mereka memang percaya bahwa Ahmadiyah itu sesat.
Bahwa dalam kasus penyerangan oleh FPI terhadap AKKB ada kesan bahwa
umumnya media (kecuali Republika tentunya) menempatkan FPI sebagai pihak
yang menyerang, tentu saja karena apa yang terjadi di lapangan memang
begitu (kecuali Anda percaya dengan cerita seorang personil AKKBB yang
memang membawa senjata untuk menembaki FPI?).

Ketiga, penempatan soal ’Ahmadiyah’ sebagai akar masalah, tentu saja
adalah taktik yang licik untuk membelokkan isu ke arah pembubaran
Ahmadiyah. Isu Ahmadiyah adalah isu perbedaan pendapat antara dua kubu
pemikiran yang lazim terjadi dalam suatu masyarakat demokratis. Perbedaan
pendapat sama sekali tidak boleh menjustifikasi kekerasan. Memang
pemerintah terkesan lamban, tapi selama pemerintah belum menyatakan sikap
baru, sikap lama harus diasumsikan berlaku. Dalam hal ini, sejauh ini,
pemerintah masih percaya bahwa Ahmadiyah adalah sebuah ajaran, keyakinan
dan organisasi yang sah di Indonesia. Pernyataan Bakor Pakem itu baru bisa
dilihat sebagai rekomendasi. Tidak lebih.

Karena itu, istilah ’akar masalah’ itu harus diperinci maknanya. Dalam
cara pandang yang lebih luas, bagi saya, akar persoalan adalah kesediaan
kita untuk hidup dalam sebuah masyarakat demokratis. Kalau setiap kali
kita berbeda pendapat, salah satu pihak merasa dibenarkan untuk melakukan
kekarasan atas pihak lain, kita berada dalam sistem yang setiap saat bisa
runtuh karena perbedaan pendapat. Jadi, akar masalahnya justru masih
adanya budaya kekerasan di kalangan Islam radikal. Karena itu, bagi saya,
akar masalah bukan pada Ahmadiyah – yang sepajang sejarah republik tidak
pernah melakukan kekerasan — melainkan pada (kalau mau tunjuk hidung)
FPI, GUUI, dan FUI. Selama organisasi-organisasi ini masih ada, kekerasan
akan terus berlanjut.

Salam

ade armando
Majalah Madina